Jakarta, CNBC Indonesia - Meski pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir patut dibanggakan, namun ternyata ada juga pihak yang mengkhawatirkan efek samping dari hal tersebut.

Hal itu tidak lain adalah karena pembangunan ini tidak lepas dari bantuan dan campur tangan asing, seperti pemerintah China.

China diketahui memiliki proyek OBOR (One Belt One Road) atau yang kini telah direvisi menjadi proyek Belt Road Initiative (BRI). Terkait proyek ini, pada 27 April 2019 lalu baru saja dilakukan penandatanganan 23 Memorandum of Understanding (MoU) antara sejumlah pebisnis Indonesia dan China dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt Road Initiative (BRI) di Beijing.

Hal ini pun mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurutnya proyek OBOR pertama-tama mewakili kepentingan China yang berambisi membangun jalur sutera baru di abad ke-21, baik di jalur darat, maupun maritim.

"Meskipun kemudian istilah OBOR telah diperhalus menjadi BRI, karena telah memancing reaksi serius di negara-negara Barat," katanya, Senin (13/5/2019).

Fadli mengatakan inisiatif BRI dilihat oleh para pengamat Barat sebagai cara untuk mengukuhkan dominasi China dalam jaringan perdagangan global, termasuk berpotensi menjadi alat ekspansi militer mereka.

Ia juga menyebut Indonesia pernah memiliki pengalaman tak menyenangkan dengan model kerjasama Turnkey Project yang pada akhirnya membuka jalan bagi pekerja kasar China masuk ke Indonesia.

"Kita tentu harus menghormati RRC yang kini telah menjadi negara adidaya baru. Namun, di sisi lain, kita juga harus mewaspadai segala politik ekspansionis yang merugikan kepentingan nasional," katanya.

Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan agar BUMN mewaspadai investasi dari China. Sebab, investasi China kerap kali tidak memenuhi standar lingkungan, hak asasi manusia (HAM), dan good corporate governance (GCG).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam sebuah seminar di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Untuk itu, sepatutnya proyek-proyek tersebut, terutama yang menjadi proyek strategis nasional harus dapat dipantau oleh publik agar mendapat pengawasan yang maksimal.

Lantas apa sebenarnya OBOR atau Belt and Road Initiative andalan pemerintah China itu?

Mengutip CNN Indonesia, Obor merupakan program yang diinisiasi Presiden China Xi Jinping pada 2013 lalu. Program ini bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya.

Kelebihan program ini sendiri adalah menyediakan dana yang besar bagi anggotanya. China bahkan dikabarkan menggelontorkan dana sebesar US$150 miliar atau setara Rp 2.137,6 triliun per tahun. Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka.

Sementara itu, untuk Indonesia, OBOR sudah sangat membantu dalam membangun sejumlah proyek, di antaranya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek PLTA Sungai Klayan, dan Pembangunan kawasan industri Tanah Kuning. Pendanaan proyek-proyek tersebut dilakukan dengan skema business to business atau B to B.

Mengutip laporan Business Insider, mega proyek Belt and Road ini menghubungkan 70 negara Asia, Eropa, dan Afrika. Beberapa negara yang tergabung di proyek ini termasuk China, India, Pakistan, Rusia, Selandia Baru dan Polandia. Bersama-sama mereka menyumbang setidaknya sepertiga dari PDB dunia. (prm)

Sumber :https://www.cnbcindonesia.com/news/20190513181838-4-72178/apa-itu-obor-jalur-sutra-modern-china-yang-jadi-polemik-ri